Rusia-Ukraina Sepakat Gencatan Senjata, Namun Masih Ada Hambatan yang Membayangi

 

LAPORANTULISAN - WWW.BET-888.ORG Rusia dan Ukraina telah mencapai kesepakatan untuk "menghilangkan penggunaan kekuatan" di Laut Hitam setelah melakukan pembicaraan paralel dengan negosiator Amerika Serikat di Arab Saudi. Namun, Kremlin menegaskan bahwa gencatan senjata maritim hanya akan berlaku jika ada pencabutan sanksi terhadap ekspor pertanian Rusia.

Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa pihaknya sedang meninjau syarat yang diajukan oleh Rusia, setelah Kremlin bersikeras bahwa mereka telah menegosiasikan konsesi dengan Gedung Putih. Jika disetujui, ini akan menjadi pertama kalinya sanksi terhadap Rusia dicabut sejak invasi skala penuh pada 2022.

Selain kesepakatan maritim, kedua belah pihak juga setuju untuk memperpanjang penghentian serangan terhadap jaringan energi selama 30 hari ke depan dan memperluas cakupannya. Meski demikian, persoalan mendasar seperti pembagian wilayah masih jauh dari penyelesaian.

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menyambut baik perkembangan ini tetapi mengungkapkan ketidaksenangannya atas kemungkinan pelemahan sanksi terhadap Rusia. Ia juga khawatir mengenai perundingan yang tampaknya dilakukan AS dengan Kremlin terkait pembagian wilayah Ukraina.

"Kami khawatir ketika mereka berbicara tentang kami tanpa melibatkan kami," ujar Zelensky dalam konferensi pers, merespons pernyataan Donald Trump sebelumnya yang menyebutkan, "Kami sedang berbicara tentang wilayah saat ini."

Zelensky juga menegaskan bahwa delegasi Ukraina di Riyadh tidak pernah membahas pembagian wilayah mereka sendiri dan menduga AS telah berbicara dengan pihak Rusia mengenai hal tersebut.

Laporan yang beredar menyebutkan bahwa Rusia meminta AS untuk mengakui kendali penuh atas tiga wilayah Ukraina yang sebagian didudukinya, yaitu Donetsk, Zaporizhzhia, dan Kherson. Permintaan ini secara konsisten ditolak oleh Kyiv, yang hanya mengakui situasi de facto tanpa pengakuan resmi.

Perbedaan Pernyataan AS dan Rusia

Gedung Putih menerbitkan dua pernyataan resmi, yang sebagian besar berisi lima poin utama yang hampir identik. Kedua belah pihak menyepakati untuk "menjamin navigasi yang aman dan menghilangkan penggunaan kekuatan" di Laut Hitam, meski kata "gencatan senjata" secara eksplisit tidak disebutkan.

Namun, dalam pernyataan Rusia, ada tambahan poin yang menyatakan bahwa AS akan "membantu memulihkan akses Rusia ke pasar dunia untuk ekspor pertanian dan pupuk" dengan cara menurunkan biaya asuransi serta meningkatkan akses ke sistem pembayaran dan pelabuhan.

Trump sendiri tidak secara langsung mengonfirmasi apakah AS akan memberikan keringanan sanksi, tetapi ia mengatakan bahwa syarat-syarat dari Kremlin sedang dipertimbangkan.

"Mereka akan meninjaunya, dan kami sedang mempertimbangkan semuanya saat ini," kata Trump, dilansir The Guardian, Rabu (26/3/2025).

"Ada sekitar lima atau enam syarat, dan kami sedang mengkajinya."

Zelensky menilai langkah ini sebagai "pelemahan posisi sanksi" terhadap Rusia, karena bisa memperkuat ekonomi Rusia sementara perang darat dan udara masih berlangsung.

Adapun Rusia menegaskan bahwa gencatan senjata maritim hanya akan berlaku setelah sanksi terhadap Russian Agricultural Bank dan lembaga keuangan lainnya yang terlibat dalam perdagangan pangan internasional dicabut serta setelah mereka kembali terhubung dengan sistem pembayaran internasional Swift.

"Amerika Serikat akan membantu memulihkan ekspor pertanian dan pupuk Rusia ke pasar global, mengurangi biaya asuransi maritim, serta memperluas akses ke pelabuhan dan sistem pembayaran untuk transaksi tersebut," ujar Kremlin dalam pernyataannya.

Selain itu, Rusia juga meminta agar pembatasan layanan pelabuhan dan sanksi terhadap kapal berbendera Rusia yang terlibat dalam perdagangan produk pangan, termasuk makanan laut dan pupuk, dicabut.

Kritik terhadap Negosiator AS

Di sisi lain, Zelensky mengecam pernyataan Steve Witkoff, utusan pribadi Trump untuk Putin, yang sebelumnya mengatakan bahwa referendum yang diadakan Rusia di wilayah Ukraina yang didudukinya adalah sah dan menunjukkan bahwa "sebagian besar warga ingin berada di bawah kendali Rusia."

"Pernyataan Witkoff sangat sejalan dengan narasi Kremlin," kata Zelensky.

Meski demikian, ia berharap bahwa seiring berjalannya waktu, negosiator AS dan pejabat Gedung Putih lainnya akan menyadari bahwa kepemimpinan Rusia tidak dapat dipercaya.

Meski ada kesepakatan, belum ada perjanjian mengenai gencatan senjata tanpa syarat karena "Rusia tidak menginginkannya," tegas Zelensky. Ia juga percaya bahwa semakin lama negosiasi berlangsung, semakin banyak pihak yang meragukan niat baik Rusia.

Sementara itu, Ukraina mengharapkan Rusia untuk menghentikan serangan terhadap fasilitas pelabuhan di Odesa dan wilayah lainnya sebagai bagian dari perjanjian maritim ini. Namun, pernyataan terpisah dari Kementerian Pertahanan Ukraina menegaskan bahwa Ukraina akan menganggap "pergerakan kapal militer Rusia di luar Laut Hitam bagian timur" sebagai pelanggaran perjanjian.

Narasumber https://laporantulisan.blogspot.com/

https://heylink.me/bet888alternatif

https://allmy.bio/bet888daftar

https://magic.ly/bet888gacor

Kenaikan Royalti Nikel dan Emas, Dirjen Minerba Jelaskan Dampaknya

 

LAPORANTULISAN - WWW.SLOT1000K.COM Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan bahwa perubahan tarif royalti di sektor mineral dan batu bara (minerba) ditujukan guna memberikan rasa keadilan.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba), Tri Winarno menyadari bahwa perubahan tarif royalti di sektor minerba ini menuai pro-kontra. Namun, ia menekankan kebijakan ini diambil untuk memberikan keadilan bagi para pelaku usaha tambang.

Pasalnya, kenaikan tarif royalti hanya berlaku untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan dikecualikan untuk Pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) yang kini mendapat perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

"Lebih memberikan keadilan gitu ya," kata Tri di Gedung Kementerian ESDM, dikutip Selasa (25/3/2025).

Tri mengatakan bahwa sebelum pemerintah mengerek tarif royalti untuk IUP, pemerintah sudah melakukan perhitungan secara menyeluruh. Adapun, perhitungan itu berdasarkan pada laporan keuangan dua tahun berturut-turut.

"Perhitungan itu berdasarkan pada laporan keuangan dua tahun berturut-turut dari beberapa perusahaan. Kemudian kita evaluasi," katanya.

Tri menyebut bahwa pada saat evaluasi dilakukan, kebijakan ini tidak menunjukkan adanya potensi perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan tetap menjaga IRR atau Internal Rate of Return.

"Itu tidak menunjukkan adanya potensi perusahaan itu akan mengalami collapse atau negatif cashflow-nya. Nggak akan lah. Kita jaga IRN-nya tetap positif," kata dia.

Selain itu, ia juga memberikan tanggapan mengenai besaran tarif royalti komoditas tambang RI yang disebut-sebut menjadi yang tertinggi di dunia dibandingkan dengan negara lain.

Menurut Tri pengenaan tarif royalti tersebut dinilai setara dengan arus kas yang masih rendah di negara ini, apabila dibandingkan dengan negara lain.

"Negara kita kebetulan kan cashflow-nya rendah ya dibandingkan negara (lain). Jangan selalu. Jadi harapan saya kepada teman-teman juga. Ini negara kita lagi mau membangun, butuh dan lain sebagainya. Mari bareng-bareng dukung kalau misalnya isu negara kita royalty-nya terlalu tinggi. Lho kita 40% lebih rendah cost-nya," katanya.

Sebelumnya, para pelaku usaha menilai bahwa beban industri semakin berat dengan adanya kebijakan tersebut. Salah satunya seperti nikel yang sebelumnya ditetapkan sebesar 10% akan naik menjadi 14-19%.

Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey mengatakan apabila tarif royalti naik menjadi 14-19%, Indonesia akan memiliki tarif royalti tertinggi dibandingkan dengan negara penghasil nikel lainnya.

"Kita tarif royalti saat ini kan 10%. Akan ada kenaikan 14-19%. Ternyata dari seluruh negara penghasil nikel kita yang tertinggi yang 10% sebelum tambah yang 14-19%," ujarnya dalam Press Conference Wacana Kenaikan Tarif Royalti Pertambangan, dikutip Jumat (21/3/2025).

Meidy menilai di beberapa negara seperti Amerika Serikat, negara-negara Asia, Eropa, dan bahkan negara tetangga tarif royalti nikel lebih rendah. Beberapa negara bahkan menerapkan royalti berbasis keuntungan.

"Di beberapa negara, Amerika, Amerika Asia, dan Eropa, dan negara-negara tetangga kita, royalti itu lebih rendah. Di Indonesia. Itu kalau royalti 10%. Kalau ditambah lagi 14-19% waduh. Kita benar-benar negara kaya ya," ujarnya.

Menurut dia, kenaikan royalti ini akan semakin membebani industri yang saat ini sudah menghadapi berbagai macam kebijakan lainnya. Misalnya seperti naiknya harga B40, aturan DHE ekspor dan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%.

Narasumber https://laporantulisan.blogspot.com/

heylink.me/slot1000k

https://allmy.bio/www.slot1000k.com

https://linktr.ee/slot1000k

Kebakaran Mencekam di Grogol Petamburan: Rumah-Rumah Samping Rel Ludes Dilalap Api

 

LAPORANTULISAN - WWW.SLOT-500.ORG Sejumlah rumah semi permanen yang berada di samping rel kereta Jalan dr. Makaliwe 1, RT12/8 Grogol, Grogol Petamburan , Jakarta Barat terbakar pada Selasa malam.

Kebakaran tersebut terekam dalam video yang diambil warga di lokasi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta Satriadi Gunawan menyebut operasi pemadaman berlangsung sejak pukul 18.35 WIB.

"Kita menerjukan 110 personel berikut 20 unit kendaraan pemadam," ungkap Satriadi di Jakarta, Selasa malam.

Hingga pukul 20.37 WIB, proses pemadaman masih berlangsung mengingat kondisi api yang sudah membesar.

"Proses pemadaman, masih terjadi perambatan," kata dia.

Hingga kini, belum ada keterangan petugas mengenai penyebab serta adanya korban dari peristiwa tersebut.

Dalam video yang beredar, api berkobar dan asapnya mengepul membakar rumah-rumah di samping rel kereta. Sejumlah warga di sekitar lokasi nampak mendekati rumah yang terbakar.

Narasumber https://laporantulisan.blogspot.com/

https://heylink.me/Slot-500jackpot

https://allmy.bio/slot-500.com

https://linktr.ee/Slot500maxwin

Kenapa Kenaikan Royalti Justru Merugikan Industri Tambang? Ini Penjelasannya!

 

LAPORANTULISAN - WWW.BET-888.ORG Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah merevisi Peraturan Pemerintah yang mengatur kenaikan tarif royalti di sektor mineral dan batu bara. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kontribusi penerimaan negara dari sumber daya alam.

Meski demikian, Ketua Indonesia Mining & Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo menilai kebijakan ini dapat menjadi kontraproduktif bagi pelaku usaha pertambangan. Sekalipun, dampaknya tidak akan dirasakan secara merata oleh seluruh komoditas pertambangan.

"Saya melihat rencana revisi PP26/2022, yang akan diberlakukan oleh Pemerintah bisa jadi menjadi kontraproduktif bagi pelaku usaha pertambangan, namun bukan seluruh jenis komoditas pertambangan," kata dia kepada LAPORANTULISAN, dikutip Selasa (25/3/2025).

Menurut Singgih, sektor nikel akan menjadi salah satu industri yang teriak atau keberatan atas usulan revisi ini. Namun, hal ini bisa jadi tidak berlaku bagi industri timah maupun batu bara, khususnya bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

"Namun bisa tidak terjadi di timah maupun batu bara, khususnya IUPK perpanjangan dari PKP2B yang justru bagus dengan usulan revisi ini. Jauh lebih rasional bagi IUPK perpanjangan PKP2B," kata dia.

Singgih menilai bahwa pemerintah dalam usulan revisi ini lebih berfokus pada harga komoditas. Pemerintah hanya melihat tingginya harga komoditas tambang sebagai momentum yang wajar untuk menaikkan royalti.

Apalagi, pendapatan dari industri pertambangan masih dianggap mampu membantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang saat ini mengalami defisit, sementara penerimaan pajak masih di bawah target.

Singgih lantas menilai bahwa revisi ini kurang tepat karena tidak semua harga komoditas tambang saat berada pada level tinggi. Bahkan, harga batu bara internasional diproyeksikan tidak akan mengalami kenaikan tajam.

"Bahkan melemah bersamaan dengan berbagai negara importir tetap konsisten mengimplementasi kebijakan transisi energi," kata dia.

Singgih menyebut belum ada alasan fundamental yang dapat mendorong kenaikan harga batu bara di pasar global dalam waktu dekat. Sehingga sangat jelas, revisi yang diberlakukan oleh pemerintah hanya berlandaskan pada harga saja, padahal tidak semua komoditas berada di level tinggi.

"Tidak memahami kondisi industri tambang secara detail atas kondisi biaya penambangan, pasar jangka panjang, adalah hal yang mestinya dikoreksi," katanya.

Ia menambahkan bahwa revisi tarif royalti ini dilakukan di tengah tantangan lain yang dihadapi industri tambang, seperti implementasi kebijakan biodiesel B40 dan Dana Hasil Ekspor (DHE), yang dinilai sudah cukup memberatkan industri.

"Jadi kembali lagi jika Pemerintah akan melakukan revisi maka harus ada penilaian dan pembahasan dengan pelaku industri pertambangan terkait kondisi lapangan tambang dari sisi produksi, biaya produksi, pasar yang terbangun dan eksplorasi," kata dia.

Selain itu, besarnya royalti harus memasukkan risk-sharing antara investor tambang dan Negara. Sehingga nilai royalti diiriskan dengan membangun sustainable economy, yang semestinya harus diletakkan bagaimana investasi tambang diperlukan modal yang cukup besar (padat modal), high risk dan bukan quick yield.

"Dengan alasan ini, pemerintah harus lebih memetakan detail dampak royalti dengan menggunakan sisi ukuran di investor pertambangan sendiri (Internal Rate of Return (IRR), Net Present Value (NPV), Effective TAx Rate (ETR) dan cumulative royalty," tambahnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah tengah merevisi aturan terkait royalti dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor mineral dan batu bara (minerba). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kontribusi sektor pertambangan untuk penerimaan negara.

Dua aturan yang tengah direvisi antara lain Peraturan Pemerintah No.26 tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PP No.15 tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batu Bara.

Di komoditas mineral, beberapa komoditas yang akan mengalami kenaikan royalti antara lain nikel, baik bijih dan produk pengolahan, emas, timah, perak, tembaga, hingga platina.

Narasumber https://laporantulisan.blogspot.com/

https://heylink.me/bet888alternatif

https://allmy.bio/bet888daftar

https://magic.ly/bet888gacor